Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia terus memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui langkah evaluasi komprehensif yang dipimpin oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kepala BPI Danantara sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa langkah ini adalah implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan keselarasan visi, misi, dan karakter seluruh BUMN.
“Evaluasi ini kita lakukan tidak hanya secara internal, namun juga dengan melibatkan advisor nasional maupun internasional, untuk meningkatkan kompetensi, kepatutan, komitmen, dan karakter seluruh jajaran BUMN,” ujar Rosan usai acara Town Hall Danantara Indonesia 2025 di Jakarta Convention Center, Senin (28/4/2025).
Saat ini, sebanyak 844 BUMN telah resmi menjadi bagian dari Danantara. Menurut Rosan, kehadiran Danantara menjadi wujud implementasi pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Rosan menambahkan, membangun sinergi antar-BUMN melalui prinsip karakter, kompetensi, dan komitmen adalah kunci untuk membentuk “Indonesia Incorporated” yang kuat dan mandiri.
Dengan langkah evaluasi ini, pemerintah berharap BUMN mampu memberikan manfaat lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Komentar