Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya dalam memastikan pengelolaan dam bagi jemaah haji Indonesia dilakukan secara hati-hati, akuntabel, serta tetap menghormati keberagaman pandangan fikih yang berkembang di tengah masyarakat.
Juru Bicara Kemenhaj, Suci Annisa, mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi jemaah untuk melaksanakan dam sesuai keyakinan fikih masing-masing, baik melalui pembayaran di Arab Saudi, pelaksanaan di Indonesia, maupun dengan mekanisme puasa. “Pemerintah menghormati keberagaman pandangan fikih terkait pelaksanaan dam. Karena itu, jemaah diberikan ruang untuk menjalankan keyakinan fikih yang diyakini masing-masing, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang benar, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suci dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).
Di tengah meningkatnya aktivitas jemaah menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), pengelolaan dam menjadi salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian khusus. Pemerintah menilai persoalan dam tidak hanya menyangkut pembayaran semata, tetapi juga berkaitan langsung dengan kepastian pelaksanaan ibadah dan perlindungan jemaah dari praktik-praktik tidak resmi.
Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 70.758 jemaah telah terdata melaksanakan dam melalui berbagai mekanisme yang tersedia, baik di Arab Saudi, di Indonesia, maupun melalui puasa sesuai ketentuan fikih yang diyakini.
Menurut Suci, pemerintah memahami adanya perbedaan pandangan ulama mengenai lokasi pelaksanaan dam. Karena itu, pemerintah tidak menyeragamkan pilihan jemaah, melainkan memfasilitasi berbagai mekanisme yang sesuai aturan dan tetap memberikan perlindungan hukum serta kepastian ibadah.
Bagi jemaah yang meyakini dam dapat dilaksanakan di Indonesia, pemerintah mempersilakan pelaksanaan dilakukan di dalam negeri sesuai ketentuan. Sedangkan bagi jemaah yang meyakini dam hanya sah dilakukan di Tanah Haram, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan melalui lembaga resmi Arab Saudi, yaitu Adahi Project. “Khusus bagi jemaah yang memilih melaksanakan dam di Arab Saudi, kami mengimbau agar pembayaran dilakukan melalui Adahi Project. Ini penting agar prosesnya resmi, transparan, dan melindungi jemaah dari risiko penipuan maupun penyalahgunaan dana,” tegasnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap tawaran pembayaran dam dari pihak yang tidak memiliki legalitas jelas. Modus penawaran murah dan cepat melalui media sosial, pesan singkat, maupun perantara informal dinilai berpotensi merugikan jemaah.
Fenomena tersebut kerap muncul menjelang fase Armuzna ketika kebutuhan pelaksanaan dam meningkat. Karena itu, pemerintah meminta jemaah tidak mudah tergiur tawaran tidak resmi yang menjanjikan harga lebih murah tanpa jaminan keabsahan pelaksanaan ibadah. “Dam bukan sekadar transaksi pembayaran. Ini bagian dari kepastian ibadah jemaah. Karena itu, kami ingin memastikan jemaah mendapatkan informasi yang benar dan tetap terlindungi dari praktik tidak resmi yang berpotensi merugikan,” kata Suci.
Apabila masih memiliki pertanyaan terkait kewajiban dam maupun tata cara pelaksanaannya, jemaah diimbau berkonsultasi langsung dengan pembimbing ibadah, petugas kloter, petugas sektor, ataupun petugas PPIH Arab Saudi.
Selain pengelolaan dam, pemerintah juga terus mematangkan berbagai layanan menjelang puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Hingga Minggu (17/5/2026), sebanyak 450 kelompok terbang dengan total 173.928 jemaah dan 1.796 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 171 kloter dengan 65.603 jemaah dan 684 petugas telah tiba melalui Bandara Internasional King Abdulaziz, Jeddah. Sementara 435 kloter dengan 168.106 jemaah dan 1.740 petugas telah berada di Makkah dan menempati akomodasi yang disiapkan pemerintah.
Kemenhaj juga mencatat sebanyak 11.960 jemaah haji khusus telah tiba di Makkah untuk mengikuti rangkaian ibadah haji tahun ini.
Menjelang Armuzna, pemerintah bersama Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus memfinalisasi berbagai kesiapan layanan, mulai dari data manifest jemaah, pemetaan pergerakan, transportasi, konsumsi, tenda, kesehatan, perlindungan, hingga pembinaan ibadah.
Di tengah cuaca panas Arab Saudi, jemaah juga diminta mulai menghemat energi dan menjaga kondisi kesehatan dengan membatasi aktivitas yang tidak mendesak, memperbanyak konsumsi air putih, makan teratur, serta cukup beristirahat. “Kami mengimbau jemaah mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik. Batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berlebihan, dan segera melapor kepada petugas kesehatan apabila mengalami keluhan,” ujar Suci.
Perhatian khusus juga diberikan kepada jemaah lansia, penyandang disabilitas, dan jemaah dengan penyakit penyerta agar selalu berkoordinasi dengan petugas kesehatan maupun petugas kloter.
Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan aman, sehat, dan khusyuk hingga kembali ke Tanah Air.
Komentar