Jakarta – Di tengah gejolak geopolitik dan tantangan ekonomi global, Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih menjadi shock absorber yang kuat dan kredibel.
Pernyataan tegas ini dilontarkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2025 pada Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Menkeu Purbaya menggarisbawahi bahwa APBN dirancang tidak sekadar sebagai deretan angka, melainkan instrumen fiskal yang adaptif dan responsif demi kesejahteraan rakyat.
"Pemerintah secara konsisten terus berupaya agar informasi di dalam LKPP dapat memberikan manfaat dalam pengambilan kebijakan dan evaluasi perbaikan, serta menjadi informasi transparan bagi masyarakat secara luas," tegas Menkeu Purbaya di hadapan anggota dewan.
Berikut adalah poin-poin penting dari penyampaian Menkeu Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI:
1. Cetak Rekor: 10 Tahun Berturut-turut Raih WTP BPK
Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pemerintah. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 kembali diganjar opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ini bukan capaian biasa. Menkeu menyebut ini adalah raihan opini WTP yang kesepuluh kalinya secara beruntun sejak tahun 2016. Meski demikian, Purbaya menegaskan pemerintah pantang terlena dan tidak akan berhenti hanya pada selembar predikat WTP. Tata kelola keuangan negara yang profesional dan berintegritas tetap menjadi harga mati.
2. Ekonomi RI "Tahan Banting" di Tengah Krisis Global
Tahun 2025 diakui sebagai periode yang penuh guncangan akibat fragmentasi perdagangan dan eskalasi geopolitik yang mengacaukan rantai pasok global. Namun, Menkeu Purbaya memaparkan data yang menunjukkan resiliensi ekonomi nasional:
• Pertumbuhan Ekonomi: Menggembirakan di angka 5,11 persen.
• Inflasi Terkendali: Terjaga pada level yang sangat aman, yakni 2,92 persen.
• Defisit Anggaran: Tercatat hanya 2,81 persen terhadap PDB, menunjukkan pengelolaan fiskal yang hati-hati.
3. Sukses Tekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan
Kesehatan APBN 2025 terbukti menetes langsung ke kantong masyarakat bawah. Ketahanan ekonomi ini diklaim sukses memperbaiki indikator kesejahteraan sosial secara signifikan.
• Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): Turun menjadi 4,85 persen (Agustus 2025), lebih baik dari periode yang sama tahun sebelumnya di angka 4,91 persen.
• Angka Kemiskinan: Susut menjadi 8,25 persen (September 2025), dibandingkan posisi 8,57 persen pada September 2024.
4. Terbuka Terhadap Kritik dan Masukan DPR RI
Gaya komunikasi Menkeu Purbaya juga patut disorot. Ia secara terbuka mengapresiasi kinerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan menerima seluruh masukan, kritik, serta rekomendasi dari fraksi-fraksi di Senayan.
"Kami meyakini bahwa seluruh rekomendasi, masukan-masukan, dan saran tersebut akan sangat bermanfaat bagi pemerintah di dalam memperbaiki kualitas pengelolaan APBN, baik untuk saat ini maupun di masa mendatang," pungkas Menkeu Purbaya.
Kolaborasi apik antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mampu membawa Indonesia melaju lebih cepat menuju negara maju dengan instrumen APBN yang fleksibel namun tetap terukur.
Komentar