Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendesak seluruh penanggung jawab kementerian dan lembaga (K/L) untuk merealisasikan anggaran pemulihan bencana Sumatra secara cepat mengingat terbatasnya alokasi waktu pelaksanaan program tahun ini.
Hal itu disampaikan Tito, yang juga Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, melalui keterangan resmi, usai Rapat terkait Progres Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang berlangsung di Ruang Rapat Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Tito menegaskan, sebagian besar K/L utama telah mendapatkan persetujuan anggaran dan mulai menjalankan program di lapangan.
Meski demikian, masih ada sejumlah K/L yang pengajuan anggarannya tertahan akibat kelengkapan dokumen pendukung dan detail program yang belum memenuhi syarat.
Guna mengatasi hambatan administrasi tersebut, Tito menginstruksikan jajaran Posko Satgas PRR dan PIC K/L untuk berkoordinasi secara intensif dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
Langkah itu krusial agar anggaran yang dialokasikan pemerintah pusat dapat segera mentransformasi sektor-sektor terdampak, seperti pekerjaan umum, pendidikan, kesehatan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, agama, kehutanan, hingga pemberdayaan UMKM.
Selain mengawal dana K/L, Satgas PRR juga memastikan pengawasan terhadap alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp10,6 triliun bagi pemerintah daerah terdampak.
Tito menekankan, dana tambahan TKD tersebut wajib difokuskan untuk membiayai kebutuhan pemulihan daerah yang belum terjangkau oleh program pemerintah pusat.
"Jadi, tolong bagi rekan-rekan PIC yang belum approve ini prestasi rekan-rekan adalah bagaimana caranya bisa ngegolin ini dengan menunjukkan meyakinkan dokumennya lengkap," tegasnya.
Komentar