Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya dengan pemerintah daerah, masyarakat Papua, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kekayaan alam tanah dan laut Papua.
Komitmen tersebut disampaikan Menko Pangan saat meresmikan PAPEDA Summit 2026 yang mengusung tema “Papua Aksi untuk Pembangunan, Ekonomi, dan Alam Berkelanjutan” di Sorong, Papua Barat Daya. Forum ini dihadiri Gubernur Papua Barat Daya serta 56 mitra pembangunan dan lembaga donor.
Menko Pangan menegaskan bahwa pembangunan Papua membutuhkan komunikasi dan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, mitra pembangunan, serta seluruh pemangku kepentingan.
“Saya bersedia berdialog, berkomunikasi, dan memfasilitasi. Kita ingin Papua maju dan Papua penuh damai. PAPEDA Summit harus menjadi ruang untuk kita bicara bersama tentang apa yang benar-benar dibutuhkan Papua dan apa yang dapat dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepatnya,” ujar Zulkifli Hasan dalam siaran pers yangbditeima pada Kamis (3/9/2026).
Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya hampir setiap bulan datang ke Papua untuk melihat langsung perkembangan pelaksanaan berbagai program pemerintah. Menurutnya, kebijakan pembangunan Papua harus berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat dan potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah memastikan masyarakat Papua memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan tidak harus membayar lebih mahal hanya karena persoalan konektivitas dan distribusi.
“Tugas kita mengawal pangan. Jangan sampai masyarakat Papua harus membayar pangan lebih mahal. Untuk tujuan itulah Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Papua Selatan dikembangkan melibatkan masyarakat lokal, dengan menjaga kawasan hutan dan kawasan masyarakat adat. Harapan kita, ke depan kebutuhan pangan masyarakat Papua semakin banyak diproduksi dan dipenuhi dari Papua sendiri,” katanya.
Menko Pangan memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan nelayan yang menurutnya masih membutuhkan keberpihakan dan penguatan ekosistem usaha. " Nelayan kita paling tertinggal, nilai tukarnya hanya 103 termasuk dalam desil 1 hingga 2. Artinya jika tidak diberi batuan sosial mereka tidak bisa makan. Maka kita bangun Koperasi Nelayan Merah Putih, salah satunya di Biak. Dengan ekosistem yang mendukung diharapkan nilai tukar nelayan akan naik menjadi 120 tahun depan 2027" tambah Zulhas.
Sebagai ketua komite pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Zulhas juga menyampaikan sedang melakukan beberapa pembenahan agar dana sebesar 22 triliun yang ada di BPDLH dapat segera disalurkan "tidak boleh dana tersendat karena aturan sehingga ujung-ujungnya rapat-rapat yang tidak perlu, dana lingkungan hidup harus segera dapat dimanfaatkan untuk merawat lingkungan hidup dan merawat masyarakat di sekitar kawasan termasuk wilayah Papua" tegas Zulhas.
Menko Pangan menambahkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap percepatan pembangunan Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program pemerintah, termasuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), yang perlu terus diperkuat melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, seluruh program pembangunan tersebut harus bermuara pada satu tujuan utama: memastikan kekayaan dan potensi besar Papua memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua." Papua memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Tetapi ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa besar potensi itu dapat kita kelola. Ukuran akhirnya adalah seberapa besar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Papua” pungkas Zulkifli Hasan.
Komentar